Ads Top

Didukung 70 Ribu Orang, Petisi Tolak KPI Awasi Netflix Diserahkan ke KPI

Dara Nasution, penggagas petisi #KPIJanganUrusinNetflix saat penyerahan  petisi pada Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo.
JAKARTA, FEMALE.CO.ID- Hari ini (14/8), penggagas petisi #KPIJanganUrusinNetflix Dara Nasution dan koalisi masyarakat sipil mengunjungi kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Di pertemuan itu mereka juga menyerahkan langsung suara masyarakat yang digalang melalui situs Change.org untuk menolak rencana KPI soal pengawasan Youtube, Facebook, dan Netflix.

Petisi yang kini sudah didukung 70 ribu orang dalam waktu empat hari tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo. 

Dalam petisinya, Dara menyampaikan empat alasan mengapa dirinya menolak rencana KPI tersebut. Pertama, wewenang KPI hanyalah sebatas mengatur penyiaran televisi dan dalam jangkauan spektrum frekuensi radio, bukan masuk pada wilayah konten dan media digital. Kedua, KPI tidak memiliki kewenangan melakukan sensor terhadap sebuah tayangan dan melarangnya. Ketiga, Netflix dan Youtube menjadi alternatif tontonan masyarakat karena kinerja KPI buruk dalam mengawasi tayangan televisi. Keempat, Masyarakat membayar untuk mengakses Netflix. Artinya, Netflix adalah barang konsumsi yang bebas digunakan oleh konsumen yang membayar. 

Dalam kesempatan lain, Ketua KPI Agung Suprio, menyatakan bahwa pengawasan terhadap Netflix, Youtube, Facebook, dan yang sejenisnya perlu dilakukan untuk menjaga karakter bangsa. Menanggapi pernyataan Ketua KPI, Dara menilai KPI sendiri belum mampu menjaga karakter bangsa dengan membiarkan siaran berkualitas buruk memenuhi televisi di Indonesia.

“Apa sinetron azab itu mencerminkan karakter bangsa? Apa talkshow yang mengeksploitasi penderitaan orang itu menunjukkan kepribadian bangsa? Saya kira tidak. Mestinya KPI menunjukkan keberhasilan menjaga karakter bangsa di televisi nasional sebelum ingin mengawasi yang lain-lain. KPI hanya diberi mandat untuk mengawasi lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi publik, yaitu televisi dan radio. Maka, rencana mengawasi Netflix, Youtube, Facebook, dan yang sejenisnya jelas berada di luar kewenangan KPI,” jelas Dara.

Dara juga mengingatkan kalau berbeda dengan televisi, media digital sudah memiliki fitur pengawasan, sehingga tidak perlu diawasi lagi oleh KPI. 

“Netflix dan Youtube yang dikhawatirkan KPI akan merusak masyarakat, sudah memiliki fitur parental control dan klasifikasi konten berdasarkan umur. KPI dan pemerintah hanya perlu mengajak semua platform mengedukasi orang tua agar ikut terlibat dalam mengaktifkan content restriction ini. Pendekatan ini penting agar tidak membunuh kreativitas konten, tetapi mengajari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses self-filtering ini. KPI justru harus fokus pada media televisi yg tidak punya teknologi age-restriction, semua orang di rumah bisa nonton acara TV apapun,” terang Dara.

Menanggapi isu yang sedang ramai dibicarakan masyarakat ini, Remotivi, sebuah organisasi yang fokus pada studi dan pemantauan media, turut memberi pandangannya. 

Menurut Direktur Remotivi Yovantra Arief, keinginan KPI untuk melebarkan definisi penyiaran hingga mencakup wilayah digital ini juga bermasalah karena tumpang tindih dengan UU ITE, yang juga memiliki aturan soal konten dan sudah diampu oleh Kemenkominfo. 

“KPI mengambil contoh UU Pers yang bisa juga mengatur media digital, tapi ini perbandingan yang meleset jauh. Wilayah UU Pers jelas: jurnalisme, dan memang didukung oleh prinsip kebebasan pers dan hak atas informasi yang penting bagi demokrasi. Sementara wilayah penyiaran digital tidak memiliki kekhasan yang mengharuskan dia diregulasi secara terpisah,” terang Yovantra.

Yovantra juga menilai kinerja KPI dalam pengawasan konten penyiaran selama ini pun lemah dan sangat populis. Artinya, ia melakukan aksi tergantung pada seberapa viral isu tersebut. Seringkali bahkan tindakannya bertentangan dengan P3SPS. Sementara itu, pengawasan terhadap hal-hal yang diamanatkan UU Penyiaran tapi tidak populis, seperti pemantauan kuota iklan, kuota tayangan dari luar negeri, penerapan sistem siaran jaringan, tidak transparan. 

“Jika KPI mengawasi OTT, maka KPI berpotensi jadi alat untuk membungkam ekspresi kelompok marginal, dan tidak mempedulikan isu-isu lain yang krusial bagi demokratisasi media digital, seperti net neutrality, hak atas privasi, atau echo chamber,” tutup Yovantra. (Marwan Azis)

No comments:

Powered by Blogger.